“Dua dapur sehat yang sudah berdiri yaitu di Distrik Koransbari dan Ransiki. BGN sedang dalam proses pendataan untuk mengetahui jumlah penerima manfaat dan kebutuhan dapur di distrik-distrik lain,” jelas Suhud.
Dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG di Papua akan dimulai secara bertahap setelah Lebaran 2025. Oleh sebab itu, pihaknya meminta adar ada sosialisasi dan edukasi terkait manfaat MBG agar dapat segera dilakukan.
Namun, hingga saat ini, Kota Sorong baru memiliki empat dapur sehat dari total 60 yang dibutuhkan untuk mendukung program ini di lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya.
"Jadi kita akan melakukan rapat kordinasi dan langka cepat baik sesuai program rutin yang melibatkan stakeholder TNI dan Zipur," ucap Otto.
Akibatnya, kasus gizi buruk dan stunting masih banyak ditemukan di berbagai wilayah, yang berdampak pada perkembangan fisik dan mental anak-anak Papua.
Kemiskinan yang masih tinggi di beberapa daerah semakin memperburuk kondisi, membuat banyak keluarga kesulitan menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka.
Sementara itu, Otto Ihalauw menegaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kesiapan serta kekurangan yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan program MBG. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan fasilitas agar program ini dapat segera dinikmati oleh para pelajar.
"Kami sangat menyambut baik adanya program ini, karena selama ini kami menghadapi masalah serius terkait gizi anak-anak di Papua. Mereka sering datang ke sekolah dalam keadaan lapar, yang jelas mengganggu proses pembelajaran mereka.
Esau menegaskan, masalah gizi merupakan tantangan utama yang harus diatasi secara serius agar generasi Papua dapat tumbuh kuat dan sehat.
Menurut Tabuni, di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat saat ini ada sejumlah pemuda yang menggeluti wirausaha di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Mereka telah berproduksi secara kontinu.
Seorang petani lokal di Manokwari. –Jubi/Ist Pembinaan itu dilakukan dengan fasilitas pelatihan teknis, pemasaran, dan stimulan bantuan bibit ataupun peralatan yang dibutuhkan dengan membangun jejaring lintas kementerian dan lembaga di pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Sebagai tokoh masyarakat, Esau juga mengajak seluruh lapisan masyarakat di Papua untuk mendukung dan terlibat aktif dalam program ini. Keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolonel Inf Agus menjelaskan ada forty seven orang relawan yang dipekerjakan. Kemudian ada kepala satuan pelaksanaan dan wakil, ahli gizi dari Dinkes Manokwari, akuntan, dan lainnya di bagian masak sampai dengan pengantaran.
“Kami berkomitmen kuat untuk bersama-sama ‘stakeholder’ terkait, mendorong dan memfasilitasi pemuda-pemudi Papua untuk maju bersama melalui kegiatan wirausaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki,” kata alumni penerima beasiswa more info LPDP 2021 ini.
Menurutnya, PYCH dan DPM/A sebagai wadah perkumpulan pemuda yang menggeluti berbagai bidang, termasuk bidang pertanian, peternakan, dan perikanan selama ini aktif melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pemuda di wilayah Papua Barat yang berpotensi dan memiliki kemauan kuat untuk mengembangkan dirinya melalui wirausaha.
PAPUA - Kemiskinan dan kelaparan masih menjadi tantangan besar di Papua, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Namun, secercah harapan kini hadir melalui Program Makan Bergizi Gratis, sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka gizi buruk, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membuka peluang hidup yang lebih baik bagi masyarakat Papua.